PERTUMBUHAN EKONOMI

 

            Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Terdapat 2 indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu:

 1. Tingkat Pertumbuhan PDB (Produk Dosmetik Bruto).

 2. Tingkat Pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto).

Adapun kebijakan – kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

            Sumber daya alam disuatu negara sangatlah penting untuk dapat dikelola dengan baik dan benar agar dapat menghasilkan suatu keuntungan untuk negara tersebut dan kemakmuran bagi masyarakatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka sangat diperlukan kebijakan serta manajemen yang baik agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat dikelola dengan maksimal tanpa melakukan ekploitasi secara berlebihan. 

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

            Sumber daya manusia juga berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu negara.Untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan handal. Agar dapat meuwujudkan sumber daya manusia yang kompeten dan handal maka diperlukan kebijakan pemerintah dalam membangun balai pelatihan kerja. Hal tersebut dilakukan untuk membentuk sumber daya manusia yang kompeten, handal, serta mempunyai skill untuk dapat mengelola sumber daya alam secara baik dan benar. 

3. Memanfaatkan Kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi)

            Tingkat pengetahuan dan teknologi yang dimiliki suatu negara berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat terjadi karena di zaman yang serba canggih seperti sekarang. Alat dan teknologi dalam pembuatan suatu produk semakin dimudahkan oleh kemjuan IPTEK. Suatu negara diharapkan dapat membuat inovasi dalam menciptakan produknya dari sumber daya yang efisien untuk dapat menciptakan keuntungan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu negara.

            Adapun contoh sektornya adalah sektor pertanian, agar pertanian diIndonesia dapat menghasilkan padi yang unggul maka diperlukan campur tangan dari pemerintah dalam pemberian subsidi bagi para petani Di Indonesia seperti pemberian bibit unggul dan penggunaan mesin berteknologi canggih untuk membajak sawah. Hal tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta meningkatkan kemakmuran rakyat.

Referensi :

1. https://blog.ruangguru.com/ekonomi-kelas-11-permasalahan-dan-kebijakan-strategi-pembangunan-ekonomi (Diakses  pada Senin, 22 Juli 2019).

2. https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial/upaya-pemerintah-dalam-meningkatkan-pertumbuhan-ekonomi (Diakses pada Senin, 22 Juli 2019).

PEREKONOMIAN JAWA BARAT

Jawa Barat

           Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung. Perkembangan Sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Bagian barat laut provinsi Jawa Barat berbatasan langsung dengan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Pada tahun 2000, Provinsi Jawa Barat dimekarkan dengan berdirinya Provinsi Banten, yang berada di bagian barat.
 

• Kependudukan 

          Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Indonesia 2015-2045 penduduk di Pulau Jawa pada 2019 mencapai 150,4 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan separuh penduduk Indonesia yang mencapai 266,91 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan, yakni masing-masing 75,23 juta jiwa dan 75,17 juta jiwa. Adapun provinsi di Jawa yang memiliki penduduk terbanyak adalah Jawa Barat, yakni mencapai 49 juta jiwa.

• Sistem Perekonomian 

          Kinerja ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,43%  mengalami perlambatan dibandingkan triwulan IV 2018 sebesar 5,50%. Melambatnya konsumsi pemerintah sesuai pola seasonalnya serta melambatnya ekspor luar negeri seiring dengan perlambatan volume perdagangan dunia dan perekonomian negara mitra dagang utama menjadi faktor utama pendorong perlambatan. Namun, perlambatan ini tertahan oleh permintaan domestik yang masih tetap kuat terutama pada konsumsi rumah tangga yang didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu dari sisi lapangan usaha, kinerja LU pertanian yang menurun seiring pergeseran masa panen padi ke awal triwulan II 2019 serta LU administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib seiring melambatnya konsumsi pemerintah menjadi komponen yang mendorong perlambatan secara keseluruhan.
          Melambatnya kinerja ekonomi Jawa Barat tercermin dari melambatnya transaksi melalui infrastruktur sistem pembayaran ritel dan nilai besar (gabungan). Total transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dan RTGS pada triwulan I 2019 tumbuh -6,68% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2018 yang tumbuh -5,27%. Melambatnya keseluruhan transaksi non tunai tersebut diperkirakan sejalan dengan tertahannya aktivitas ekonomi di awal tahun, khususnya pada konsumsi Pemerintah dan ekspor luar negeri. 
           Inflasi IHK Jawa Barat pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 2,42% (yoy), sejalan dengan sasaran inflasi nasional tahun 2019. Realisasi ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2018 yang sebesar 3,91% (yoy) dan realisasi triwulan IV 2018 yang sebesar 3,54% (yoy). Terkendalinya inflasi pada triwulan I 2019 didorong oleh relatif stabilnya inflasi pada kelompok Bahan Makanan, terutama subkelompok Bumbu-Bumbuan dikarenakan berlangsungnya masa panen raya bawang merah pada bulan Februari 2019. Secara spasial, terdapat beberapa kota yang perlu perhatian lebih lanjut karena inflasinya di atas Jawa Barat yang berarti di atas level inflasi nasional, yaitu Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kota Bandung.

• Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan 

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2019, kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat kembali mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat yang menurun dari 8,16% pada Februari 2018 menjadi 7,73% pada Februari 2019 dan tercatat sebagai TPT terendah sejak tahun 2011.   Perbaikan ini dilatarbelakang oleh peningkatan Tingkat Pertisipasi Angakatan Kerja (TPAK) dari 63,82% pada Februari 2018 menjadi 65,70% pada Februari 2019, di mana peningkatan terjadi baik pada TPAK laki – laki maupun perempuan.

Membaiknya kualitas ketenagakerjaan di Jawa Barat juga ditandai dengan meningkatnya persentase tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi ditengah menurunnya persentase tenaga kerja berpendidikan rendah. Di sisi lain pangsa tenaga kerja informal meningkat dan pangsa tenaga kerja formal menurun. Hal ini sejalan dengan dengan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang walaupun secara umum melambat pada triwulan I 2019, namun beberapa sektor yang masih meningkat terdiri dari perdagangan besar dan enceran serta transportasi dan pergudangan yang umumnya yang juga menyerap tenaga kerja informal.

Sementara itu, kondisi kesejahteraan masyarakat Jawa barat juga diperkirakan masih cukup baik yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang masih tetap tinggi meskipun melambat. Data rilis BPS Provisnsi Jawa Barat menunjukan bahwa tingkat kemisikinan Jawa Barat pada September 2018 sebesar 7,25%. Angka tersebut menurun dibandingkan periode sebelumnya (7,38%). Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang masih tetap tinggi meskipun melambat diharapkan dapat menjaga persentase penduduk miskin di Jawa Barat tidak meningkat.

Referensi :

1. http://jawabarat-jb.blogspot.com/  (diakses pada Selasa, 16 Juli 2019). 
2. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/14/berapa-jumlah-penduduk-di-pulau-jawa-2019 (diakses pada Selasa, 16 Juli 2019).